Beberapa hari lalu, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah diblokir 800.000 situs sejak Desember 2016. Menurut Samuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika di Komunikasi dan Informasi Kementerian, 90% dari situs ini berisi materi pornografi atau perjudian, sedangkan " ada yang hanya menyebarkan hoax "(Jakarta Post). jasa internet marketing
Pangerapan menekankan bahwa pemerintah tidak memblokir situs jurnalistik. Wartawan harus mematuhi UU tentang Pers dan mendaftar dengan Dewan Pers, ia berpendapat, dan mengklaim bahwa "jurnalistik" situs kurang mandat tersebut karena secara sah disensor (Tempo). Pernyataannya datang hanya sebulan setelah Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) mengutuk shutdown pemerintah dari situs berita, suarapapua.com, karena mengandung "negatif" konten. Suarapapua.com teratur mencakup pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat, seperti penahanan ilegal baru-baru ini demonstran damai (termasuk bayi yang baru lahir dan anak-anak berusia 4-17 tahun) yang berpartisipasi dalam protes Trikora Desember 2016 (Suara Papua). Aktivis di LBH Pers sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk pelanggaran terhadap kebebasan pers berdasarkan Pasal 18 dari UU Pers 1999 (Jakarta Post). Menurut Pangerapan, pemilik situs diblokir dapat menarik kontrol dan monitoring tubuh dan permintaan untuk "normalisasi" (yaitu lift sensor) setelah memenuhi persyaratan tertentu. Namun, tidak jelas apa persyaratan ini permintaan dari website seperti suarapapua.com. Pangerapan mendorong warga negara Indonesia untuk mencari lebih detail di http://trustpositif.kominfo.go.id/ website, yang menyatakan bahwa tujuan KEPERCAYAAN + adalah "perlindungan masyarakat terhadap nilai-nilai etika, moral dan aturan yang tidak sesuai gambar Bangsa Indonesia. " Pada 11 Januari 2017, lebih dari 766.000 website yang diblokir untuk pornografi, 2100 untuk perjudian, 85 untuk radikalisme, 23 untuk SARA (sentimen sekuler) dan 2 untuk keamanan. Ada juga 264 kasus "normalisasi". Meskipun berputar positif pemerintah tentang KEPERCAYAAN + dan Program sensor nya, perkembangan ini mencerminkan kecenderungan yang mengkhawatirkan peningkatan pengawasan secara online (baca lebih lanjut: Freedom Digital dan Privasi Under Attack di Indonesia). hak digital, yang telah mendapatkan popularitas yang signifikan dan perhatian sejak Edward Snowden, termasuk hak untuk informasi dan privasi, yang keduanya dilanggar di Indonesia. Jasa Internet Marketing
0 Comments
Leave a Reply. |